Dewan Parlemen Menanggapi Pendapat Ikhwanul Muslimin Untuk Mengirimkan Bantuan ke Gaza

18/12/2008 | 19 Dhul-Hijjah 1429 H | 706 views

Oleh: Al-Ikhwan.net

Anak-anak melakukan demonstrasi menuntut dihentikannya blokade yang zhalim terhadap Gaza

Dewan Parlemen urusan Bagian Arab yang berada di bawah DPR merespon permintaan beberapa anggota Parlemen dari fraksi Ikhwanul Muslimin, dan memutuskan dalam rapat kemarin membentuk suatu mekanisme untuk mengidentifikasi secara permanen bantuan-bantuan dari pihak kementerian yang telah ditentukan, baik dari sisi internal ataupun eksternal atau juga dari pihak pertahanan, sehingga dapat menerima berbagai bantuan kemanusiaan dan mendistribusikannya kepada warga Palestina di Jalur Gaza, seperti yang direkomendasikan oleh Komite untuk memilih cara terbaik untuk mengirimkan bantuan tersebut; dan sejalan dengan pihak keamanan nasional Mesir, maka ditekankan perlunya pemerintah untuk menentukan orang-orang yang memantau seluruh bantuan sehingga dapat didistribusikan dengan baik kepada warga Palestina di Gaza.

Dr Mufid Shehab, Menteri Urusan Parlemen mengatakan : Bahwa Mesir tidak boleh berlepas diri dari pengiriman bantuan yang datang dari berbagai pihak; asosiasi atau dari manapun asalnya, dengan dalih bahwa -sebenarnya- ada banyak upaya yang sudah dilakukan oleh Mesir, tetapi tidak dipublikasikan.

Shihab mengakui bahwa perjanjian damai yang ditandatangani oleh Mesir dengan Entitas Zionis tidak pernah mencapai keamanan yang signifikan terhadap Mesir sampai sekarang. Bahwa keamanan yang hakiki tidak akan penah dapat dinikmati oleh Mesir kecuali setelah kemerdekaan penuh bumi Palestina dapat diraih dan diberikan hak-hak syar’i bumi Palestina kepada warga Palestina itu sendiri.

Sementara itu dewan telah membahas lebih dari 20 permintaan dan informasi yang disampaikan oleh Ikhwanul Muslimin tentang kondisi dan situasi terakhir di Jalur Gaza dan peran Mesir dalam mengurangi pengaruh blokade Israel yang zhalim di Jalur Gaza.

Saad Al-Husseini, salah satu Anggota Parlemen mengatakan: Bahwa pemerintah sering bertentangan dengan pernyataan Presiden Mubarak, terutama ketika ia mengatakan bahwa Mesir tidak akan mengizinkan terjadinya kelaparan bagi warga Palestina di Gaza, namun merujuk pada penutupan perlintasan yang dilakukan Mesir dalam menghadapi masyarakat Gaza sangat bertentangan, sebagaimana pemerintah pada beberapa hari sebelum hari iedul Adha telah menangkap lebih dari 65 warga dengan alasan solidaritas terhadap Gaza, yang mengekspresikan keheranan mereka terhadap sikap resmi Mesir terhadap Jalur Gaza selama dua bulan terakhir, dan menuntut dewan parlemen untuk menyetujui mekanisme tertentu untuk memberikan bantuan kepada warga Palestina di Gaza.

Adapun DR. Hamdi Hassan, Asisten Pembantu fraksi menyatakan bahwa tindakan pihak keamanan yang menangkap seorang pemuda yang di tangannya terdapat uang sebesar 275 pound dengan tuduhan telah melakukan pengumpulan sumbangan dan dana untuk Gaza, dan mengamankan lebih dari 500 buah kulit domba dan sapi yang akan dikirim untuk masyarakat Gaza, sambil memberikan peringatan akan kecenderungan pemerintah Mesir untuk mempererat blokade di Gaza. Dia bertanya-tanya:: Mengapa aparat keamanan melarang Konvoi bantuan kemanusiaan yang keluar dari negara secara damai yang yang dipimpin oleh anggota dewan pada beberapa hari sebelum hari iedul Adha tiba?, padahal sebelumnya terdapat konvoi yang kesepuluh telah tiba sebelum Ramadan dan iedul Fitri? Beliau menyebutkan hukum secara historis tentang ketetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan hukum Administrasi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Mesir.

DR. Muhammad Al-Baltaji, Asisten Sekretaris fraksi Ikhwan menyatakan bahwa anggota dewan ketika pergi kepada Dewan keamanan negara untuk melaksanakan hukum yang telah ditetapkan berkaitan dengan kebebasan bergerak dan dan melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza yang diblokade atas bantuan dewan dengan bentuk yang tidak layak, beliau menambahkan bahwa seluruh penegak hukum telah menegaskan bahwa kesepakatan penutupan perlintasan telah gugur dengan sendirinya dan harus dibuka persimpangan Rafah secepat mungkin untuk memasukkan bahan bantuan ke sana.

Baltaji menambahkan bahwa mereka harus meminta kepada ketua Dewan untuk membolehkan mereka melakukan perjalanan ke Gaza melalui Syprus; karena pemerintah Mesir telah mencegah dan melarang masuknya bantuan melalui Rafah, dengan dalih bahwa itu semua untuk memawa bantuan dengan jumlah besar yang telah dibawa anggota dewan yang berasal dari Maroko dan Indonesia, dan mereka menekankan bahwa masyarakat telah mengumpulkan bantuan dan mengirimkannya malalui Mesir, namun pihak pemerintah -hingga kini- masih menahannya di Bandar Udara Internasional Kairo.

Adapun DR. Hazim Farouk anggota fraksi, menyerang Pemerintah yang terus memperpanjang kesepakatan ekspor gas dengan entitas Zionis yang digunakan untuk berperang melawan warga Palestina, dengan dalih bahwa pihak keamanan telah melakukan penculikan Dr Jamal Abdul Salam Relief resmi, pimpinan Komite bantuan dari Asosiasi Dokter; yang -hal tersebut- menunjukkan tidak adanya solidaritas pemerintah terhadap Gaza, dan Farouk meminta kepada pemerintah Mesir untuk menarik Duta Besarnya yang ditempatkan di Tel Aviv dan merevisi ulang perjanjian damai antara kedua belah pihak.

Adapun Ashraf Badaruddin, anggota fraksi mengatakan: “Dihadapan kita ada tanggung jawab secara syar’i, undang-undang dan kemanusiaan terhadap Ikhwan kita di Gaza, dan beliau bertanya-tanya: Apa sikap kita terhadap 1,5 juta jiwa yang meninggal akibat serangan roket Yahudi, sekalipun mereka adalah hewan namun kita tidak boleh meninggalkan mereka begitu saja? Dimana sisi kemanusiaan, moralitas, hati nurani dan kedewasaan, serta nasionalisme dan ukhuwah kita? Beliau menambahkan bahwa tidak mungkin mendatangkan beberapa anggota dewan dari Eropa dengan membawa kafilah bantuan dan mengorbankan diri mereka menghadang risiko dan serangan rudal Zionis di tengah laut; pada saat yang bersamaan kita hanya menyaksikan dan berdiam diri, dan bahkan ketika sebagian bergerak namun harus berhadapan dengan pihak tertantu yang berusaha mencegah dan menghalanginya.

Sementara itu pula, Mustafa Awadallah, anggota fraksi, juga meminta untuk diberikan spesifikasi front yang boleh merima bantuan dan sumbangan seperti Bulan Sabit Merah, dan Mesir harus memberikan kemudahan terhadap semua bantuan tersebut, tanpa memperhatikan afiliasi dan partai politiknya, namun yang terpenting adalah sampainya bantuan kepada pemiliknya.

Sa’id Abboud juga berkata bahwa ada konsensus nasional untuk membantu Palestina di Jalur Gaza, dan dirinya merasa malu bila melihat sikap Mesir secara politik yang tidak konsisten dengan sikapnya secara historis.

Ibrahim Abu Auf, anggota fraksi, berkata: Bahwa tidak ada keraguan oleh seorang pun akan posisi negara dan keamanan nasional Mesir yang memiliki garis merah, namun kembali ia bertanya-tanya: Mengapa tidak diteruskan membuka garis perlintasan di Rafah padahal ada ketentuan yang melindungi keamanan nasional untuk Mesir? Pada sisi lain, anggota dari Partai Nasional, Ahmad Abu Haji memuji sikap para anggota dewan dari Ikhwanul Muslimin terhadap saudara-saudara mereka di Gaza, dan dia berkata: Sungguh pemerintah Mesir seharusnya merasa malu ada anggota dewan dari Mesir masuk negeri Palestina melalui Syprus, sementara kita menutup garis perlintasan yang ada di hadapan mereka sendiri!.

Naskah Terkait Sebelumnya:

Dipublikasikan pada 18/12/2008 / 19 Dhul-Hijjah 1429 H, dalam rubrik Akhbar Ikhwan. Anda dapat mengikuti seluruh komentar pada naskah ini melalui RSS 2.0 feed. Anda juga dapat memberi komentar, atau melakukan trackback dari situs Anda.